KPK Ultimatum Pemilik Bank Yudha Bakti Untuk Penuhi Panggilan Penyidik Terkait Kasus Nurhadi

KPK Ultimatum Pemilik Bank Yudha Bakti Untuk Penuhi Panggilan Penyidik Terkait Kasus Nurhadi

Pemilik Bank Yudha Bakti, Tjandra Mindharta Gozali, terseret dalam pusaran kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011 2016 yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi. Hal itu mengemuka lantaran namanya masuk sebagai salah satu pihak yang dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya Tjandra yang juga pemegang saham PT Gazco Plantations Tbk. (GZCO) dipanggil penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi pada Kamis (25/6/2020).

Namun, yang bersangkutan mangkir dari panggilan tersebut. "Namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa adanya keterangan," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/6/2020). Belum diketahui kaitan pengusaha kelapa sawit itu dalam sengkarut dugaan korupsi yang menjerat Nurhadi.

Yang jelas, kata Ali, keterangannya dibutuhkan penyidik dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Nurhadi. "Penyidik akan kembali memanggil yang bersangkutan untuk hadir pada hari selasa tanggal 30 Juni 2020," kata Ali. KPK mengultimatim Tjandra Mindharta Gozali untuk hadir memenuhi panggilan penyidik.

"Karena ada konsekuensi hukum apabila tidak hadir tanpa keterangan," kata Ali. KPK secara maraton memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA pada tahun 2011 2016. Salah satunya memeriksa kakak kandung Tin Zuraida, Irene Wijayanti, Kamis (25/6/2020) kemarin.

Irene diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka suami Tin, Nurhadi dan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Penyidik KPK saat memeriksa Irene mendalami informasi seputar dugaan aliran uang ke Tin Zuraida. "Penyidik mengkonfirmasi mengenai dugaan aliran uang ke Tin Zuraida," tutur Ali Kamis kemarin.

Dalam kasus ini, KPK menduga Nurhadi menerima suap dan gratifikasi dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebesar Rp46 miliar. Uang diserahkan Hiendra melalui menantu Nuhadi, yakni Rezky Herbiyono, sepanjang 2011 2016. Diduga uang tersebut sebagai upeti atas bantuan Nurhadi mengurus dua perkara perdata yang dialami MIT.

Pertama, dalam kasus MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN). Kedua, perkara perdata sengketa saham MIT dengan nilai suap Rp33,1 miliar. Terkait gratifikasi, diduga Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014 Agustus 2016 menerima total Rp12,9 miliar.

Diduga uang itu untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *