Jelang PSBB Malang Raya, Bupati Sanusi Belum Bisa Pastikan Waktu Penerapan

Jelang PSBB Malang Raya, Bupati Sanusi Belum Bisa Pastikan Waktu Penerapan

Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur langsung menggelar rapat pembahasan Peraturan Bupati pada Senin (11/5/2020) malam. Rapat tersebut digelar setelah pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk wilayah Malang Raya yang disetujui Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Wilayah Malang Raya mencakup Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

PSBB diberlakukan untuk menekan penyebaran virus corona (Covid 19) di Malang Raya. Bupati Malang, Mohammad Sanusi mengatakan, saat ini masih belum bisa memastikan terkait kapan bakal diterapkan PSBB. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Selasa (12/5/2020).

Sanusi menyebut, terkait pemberlakuan PSBB masih menunggu keputusuan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. ”Masalah waktu (kapan diberlakukan PSBB) masih nunggu keputusan gubernur," ujar Sanusi. "Pergub (peraturan gubernur) belum turun dan ini masih kami bicarakan dengan tiga kepala daerah," imbuhnya.

Sanusi menambahkan, koordinasi dengan kepala daerah tersebut untuk melakukan pembahasan terkait PSBB yang efektif itu berapa hari. Lebih lanjut, ia menyebutkan, penerapan PSBB di Malang Raya dibutuhkan persiapan panjang. "Yang jelas Kabupaten Malang karena daerahnya luas perlu persiapan yang agak panjang," papar Sanusi.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan PSBB Malang Raya Nomor HK.01.07/Menkes/305/2020 disebutkanpenetapan PSBB ini dilaksanakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, Selain itu, dalam surat tersebut secara konsisten mendorong dan menyosialisasikan pola hidup bersih kepada masyarakat. Sedangkan, dalam diktum surat keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga dijelaskan bahwa PSBB di Malang Raya dilaksanakan selama masa inkubasi virus corona.

Serta dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid 19. Lebih lanjut, Khofifah menuturkan dengan terbitnya keputusan menteri kesehatan, maka regulasi lain yang dibutuhkan adalah peraturan bupati dan peraturan wali kota sebagai pedoman penerapan PSBB di Malang Raya. Aturan tersebut akan menjadi landasan teknispenerapan PSBB di Malang Raya.

"Kalau untuk Pergub, pedomannya sama dengan yang dijadikan acuan saat penerapan PSBB di Surabaya Raya yaitu Pergub Nomor 21 Tahun 2020." "Nah untuk Perbup Kabupaten Malang dan Perwali kota Malang serta Perwali Kota Batu kami sudah mendapatkan update bahwa draft aturan tersebut sedang disusun." "Maka yang butuh dilakukan ke depan adalah mulai sosialisasi ke masyarakat sekiranya tiga hari sebelum PSBB benar benar diterapkan," jelas Khofifah, dikutip dari .

Khofifah juga menyampaikan bahwa sebelum penerapan PSBB Malang Raya, saat ini tengah disiapkan terkait pengaturan teknis. Mulai pembatasan kerumumunan, pengaturan penyekatan untuk check point , kesiapan petugas yang berjaga, kesiapan untuk dapur umum, dan mekanisme pemberlakukan sanksi. Nantinya, penerapan PSBB di Malang Raya akan dilakukan secara bertahap.

Yakni tahap sosialisasi, imbauan dan teguran, serta tahap teguran dan penindakan. Meski begitu, Khofifah memastikan, seluruh pihak pelaksana akan tegas menjalankan aturan penerapan PSBB. Sehingga penerapan PSBB di Malang Raya bisa berjalan efektif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *